For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat

Also known as: Peraturan BP Tapera 2/2023 · Peraturan BP Tapera No. 2 Tahun 2023 · Peraturan BP Tapera Nomor 2 Tahun 2023

Status:
Active
Effective Date:29 Maret 2023Publication Date:27 Maret 2023
Perumahan & Kawasan PermukimanJaminan Fidusia & Pembiayaan

Information

TypePeraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
LocationBadan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat
Effective Date29 Maret 2023
Publication Date27 Maret 2023
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mencabut: 1. (-) Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembiayaan Perumahan bagi Peserta Tabungan Perumahan Rakyat 2. Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pembiayaan perumahan dan memperluas akses peserta tabungan perumahan rakyat terhadap pemenuhan kebutuhan rumah. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Kebijakan ini mengatur pembiayaan perumahan bagi peserta Tapera, termasuk definisi dan skema pembiayaan, serta mekanisme pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip konvensional dan syariah. Peraturan ini juga menetapkan ketentuan mengenai jangka waktu kredit, limit kredit, dan besaran pembiayaan, serta persyaratan dokumen yang harus dipenuhi oleh peserta. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme pembayaran angsuran dan prioritas pengajuan pembiayaan berdasarkan prinsip pengelolaan dan jenis pembiayaan.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan BP Tapera dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.