Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2025

Peraturan ini menetapkan pedoman pemberian bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Cirebon. Latar belakang kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat yang masih menempati rumah yang tidak memenuhi persyaratan layak huni.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi penetapan besaran bantuan sebesar Rp15.000.000,00 per unit rumah. Peraturan ini mengatur kriteria ketat bagi penerima bantuan, termasuk kewajiban memiliki KTP Kota Cirebon, Surat Keterangan Tidak Mampu, alas hak tanah yang sah, serta persyaratan teknis kondisi rumah yang harus dibuktikan dengan dokumentasi visual. Mekanisme pengusulan bantuan dilakukan melalui aspirasi DPRD, aspirasi masyarakat, atau usulan Kepala Dinas, yang kemudian diverifikasi secara administratif dan teknis oleh Tim Teknis, Koordinator Fasilitator (Korfas), dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).

Selain itu, peraturan ini mengatur tata cara pencairan dana bantuan yang dilakukan dalam satu tahap, serta mekanisme pemanfaatan dana yang harus dibelanjakan untuk material bangunan melalui toko yang ditunjuk dan pembayaran upah tukang secara tunai. Kewajiban pelaporan pertanggungjawaban juga diatur secara rinci, mencakup laporan kemajuan fisik dan bukti penggunaan dana yang harus diverifikasi oleh tim terkait untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penggunaan bantuan sosial.