For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 1995 tentang Perlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun

Also known as: PP 30/1995 · PP No. 30 Tahun 1995 · PP Nomor 30 Tahun 1995

Status:
Inactive
Effective Date:24 Agustus 1995Publication Date:24 Agustus 1995
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerlakuan Perpajakan Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi Dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Pulau Bintan Dan Pulau Karimun
LocationPemerintah Pusat
Effective Date24 Agustus 1995
Publication Date24 Agustus 1995
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1992 tentang Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah serta Tidak Dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atau Impor Barang Dalam Rangka Kegiatan Konstruksi dan Kegiatan Operasi Pembangunan Proyek Pengembangan Provinsi Riau.

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mendukung kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Singapura serta mendorong investasi dalam kegiatan konstruksi dan operasi pembangunan di Pulau Bintan dan Pulau Karimun. Kebijakan ini memberikan kemudahan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) atas perolehan dan impor Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang digunakan dalam proyek pengembangan di wilayah tersebut. Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan BKP dan JKP yang tidak dipungut PPN dapat dikreditkan. Jika BKP atau JKP digunakan tidak sesuai peruntukan, PPN dan PPnBM harus dibayar kembali.

(-)

(-)