Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota Tomohon Nomor 13 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman tata cara pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN, dan pihak lain di lingkungan Pemerintah Kota Tomohon. Kebijakan ini bertujuan untuk menyesuaikan mekanisme perjalanan dinas dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi pemerintah daerah.

Secara substansial, peraturan ini mengatur pelaksanaan perjalanan dinas yang mencakup perjalanan dalam negeri dan luar negeri untuk kepentingan tugas jabatan, pendidikan, pelatihan, maupun penugasan khusus lainnya. Komponen biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representasi, yang dibayarkan baik secara lumpsum maupun biaya riil. Peraturan ini juga menetapkan tingkatan perjalanan dinas (Tingkat A hingga D) yang menjadi dasar penentuan standar biaya bagi masing-masing subjek hukum.

Selain itu, diatur pula mekanisme administrasi yang ketat terkait penerbitan Surat Tugas (ST) dan Surat Perjalanan Dinas (SPD), termasuk pendelegasian wewenang penandatanganan kepada pejabat terkait sesuai dengan jabatan dan lingkungan kerja. Pelaku perjalanan dinas diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui penyediaan dokumen pendukung yang sah, seperti tiket, bukti penginapan, dan laporan pelaksanaan perjalanan dinas.