Peraturan Kepala Otorita Ibukota Nusantara Nomor 2

(-)

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mengatur tentang pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pemberian pelayanan publik yang cepat, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terukur, serta pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area perubahan ketatalaksanaan di Otorita IKN.

Tujuan dari pedoman ini adalah untuk memberikan panduan dalam menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan tugas dan fungsi bagi unit organisasi Otorita IKN. Pedoman ini meliputi:

1. Pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan, pengertian, manfaat, dan prinsip penyusunan serta pelaksanaan SOP Otorita IKN.
2. Jenis, format, pengesahan, dan penetapan SOP Otorita IKN, yang mengklasifikasikan SOP berdasarkan sifat kegiatan (teknis dan administratif), cakupan kegiatan (makro dan mikro), kelengkapan kegiatan (final dan parsial), serta jenis kegiatan (generik dan spesifik). Bagian ini juga mengatur format standar SOP, proses pengesahan oleh pimpinan unit organisasi, dan penetapan oleh Kepala Otorita IKN.
3. Tata cara penyusunan SOP Otorita IKN, yang meliputi tahapan penilaian kebutuhan, pengembangan, pendokumentasian dan penerapan, serta pemantauan dan evaluasi SOP.

Ketentuan substansial mencakup panduan rinci mengenai setiap tahapan penyusunan SOP, termasuk identifikasi kebutuhan, pengumpulan informasi, analisis alternatif, penulisan rancangan, pembahasan, pengesahan, dokumentasi, penerapan, pemantauan, dan evaluasi. Pedoman ini juga memberikan contoh format dan tabel yang dapat digunakan dalam proses penyusunan SOP.

(-)

(-)