Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini diterbitkan untuk menyesuaikan ketentuan mengenai Kode Etik dan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menjadi pedoman bagi pegawai dalam menghindari benturan kepentingan, mewujudkan pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Secara substansial, peraturan ini mengatur mengenai keanggotaan dan kewenangan Majelis Pertimbangan Kode Etik yang terdiri dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, serta Bagian Hukum. Majelis ini memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan langsung, menerima pelaporan, melakukan pemeriksaan, serta mengusulkan sanksi atas pelanggaran kode etik. Selain itu, peraturan ini menetapkan tahapan pemeriksaan pelanggaran yang mencakup mekanisme pelaporan melalui Whistleblowing System, proses telaahan, pemanggilan pihak terkait, hingga pengambilan keputusan. Proses pemeriksaan wajib didokumentasikan dan dapat diaudit oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).