Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Murung Raya No. 2 Tahun 2016

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang partisipasi pihak ketiga dalam pembangunan di Kabupaten Murung Raya. Latar belakangnya adalah upaya percepatan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah, tetapi juga tanggung jawab seluruh masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi nyata sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian terhadap pembangunan daerah.

Ketentuan substansial mencakup:

1. Pemerintah Daerah dapat menerima partisipasi dari pihak ketiga.
2. Bentuk partisipasi dapat berupa uang, barang, jasa, dan kegiatan. Partisipasi ini dapat berbentuk hibah, wakaf, sumbangan, donasi, dan partisipasi lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Penerimaan partisipasi dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Partisipasi berupa uang disetor ke Rekening Kas Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah. Partisipasi berupa barang dicatat dalam daftar inventaris barang daerah. Partisipasi berupa jasa dan kegiatan dikoordinasikan dengan SKPD penerima dan dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
4. Pemanfaatan partisipasi berupa uang dianggarkan dalam APBD dan dimanfaatkan untuk belanja pembangunan daerah, tidak untuk belanja pegawai. Partisipasi berupa barang, jasa, dan kegiatan digunakan untuk kepentingan umum.
5. Dalam rangka optimalisasi, pengawasan, dan pembinaan, dapat dibentuk Tim Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(-)

(-)