[{"_1":2,"_105":-5,"_106":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","1669138d-4618-4ad0-ae5f-880c9b7462c0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_101":102,"_103":104},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":100},"title","Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026 tentang Bedah Rumah","short_title","Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 6 Tahun 2026","number","6","year","2026","published_date","2026-07-28","effective_date","2026-07-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","b278b0ff-4550-466e-8c43-2f05246d08db","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman","short_name","Permen PKP","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"1364b7b4-28c2-4cf9-9a33-334bc016a296","Perumahan & Kawasan Permukiman","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri ini menetapkan kebijakan mengenai Bedah Rumah, yaitu bantuan stimulan kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni atau pembangunan rumah baru. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemberian bantuan melalui penyederhanaan tahapan, mendukung pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas permukiman.

Secara substansial, penyelenggaraan Bedah Rumah dilakukan melalui tiga tahap utama: perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan, yang seluruhnya diintegrasikan ke dalam sistem elektronik berbasis digital pada laman resmi Kementerian. Kewenangan pelaksanaan berada di bawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan melibatkan unit pelaksana teknis (BP3KP), Satuan Kerja, serta Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) sebagai penggerak di lapangan.

Subjek hukum yang berhak menerima bantuan adalah perseorangan MBR yang memenuhi kriteria wilayah dan sasaran, termasuk kepemilikan tanah yang jelas, tingkat kesejahteraan tertentu (desil 1-4), dan belum pernah menerima bantuan serupa. Pendanaan bersumber dari APBN yang disalurkan langsung ke rekening penerima bantuan. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme rantai suplai bahan bangunan melalui pemilihan terbuka toko/penyedia bahan bangunan setempat untuk memastikan efisiensi dan transparansi, serta menekankan pentingnya semangat gotong royong dalam pelaksanaan pekerjaan fisik.

","transitional_provisions","1. Permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya yang telah diusulkan dan/atau telah diproses tetapi belum diverifikasi, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n2. Pencairan dan penyaluran dana bantuan stimulan perumahan swadaya yang belum diproses, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.\n3. Permohonan bantuan stimulan perumahan swadaya yang sudah diverifikasi (termasuk verifikasi pengganti) dan pencairan/penyaluran dana yang telah diproses sebelum berlakunya peraturan ini, tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 4 Tahun 2026.","sanctions","1. Setiap orang (pegawai Kementerian, Korkab/Korkot, TPM, PB, kelompok PB, Bank/Pos Penyalur, toko/penyedia bahan bangunan, pengembang, kontraktor, dan subjek hukum lainnya) yang melanggar ketentuan peraturan ini dikenai sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, pemberhentian, pencantuman ke dalam daftar hitam, dan/atau rekomendasi pembatasan hak akses/pencabutan izin usaha.\n2. Pengenaan sanksi administratif tidak menghentikan penegakan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF HOUSING AND SETTLEMENT AREAS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2026
ON
HOME RENOVATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HOUSING AND SETTLEMENT AREAS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to facilitate and accelerate the provision of assistance for low-income communities as an effort to encourage or increase community self-reliance in realizing habitable Houses, it is necessary to simplify the stages in providing assistance;
that the implementation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=1669138d-4618-4ad0-ae5f-880c9b7462c0","actionData","errors"]