For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2012

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan)

Also known as: PERPRES 18/2012 · PERPRES No. 18 Tahun 2012 · PERPRES Nomor 18 Tahun 2012

Status:
Active
Effective Date:23 Februari 2012Publication Date:23 Februari 2012
Ratifikasi Perjanjian Internasional

Information

TypePeraturan Presiden (Perpres)
ThemePengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Independent State Of Papua New Guinea For The Avoidance Of Double Taxation And The Prevention Of Fiscal Evasion With Respect To Taxes On Income (Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan)
LocationPemerintah Pusat
Effective Date23 Februari 2012
Publication Date23 Februari 2012
Place of EnactmentJakarta

(-)

Peraturan Presiden ini mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Berdaulat Papua Nugini untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan. Persetujuan ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Port Moresby, Papua Nugini. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menghindari pajak berganda dan mencegah pengelakan pajak yang berkaitan dengan pajak penghasilan antara kedua negara. Ketentuan substansial dari peraturan ini mencakup pengesahan persetujuan internasional yang telah dinegosiasikan dan ditandatangani oleh kedua negara, dengan naskah asli dalam Bahasa Inggris dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia. Jika terdapat perbedaan penafsiran antara kedua versi bahasa, naskah asli dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

(-)

(-)