[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","15dc0614-b34a-46d7-9e30-444830a8a4af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 72 Tahun 2023","number","72","year","2023","published_date","2023-11-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Rencana - Tata Ruang - Pulau Jawa-Bali
2023
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 72, LN 2023 (143) : 81 hlm., jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 123 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 26 Tahun 2007; PP Nomor 26 Tahun 2008; dan PP Nomor 21 Tahun 2021. \n Perpres ini mengatur mengenai rencana tata ruang Pulau Jawa-Bali dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali berperan sebagai: a) perangkat operasional dari RTRWN serta alat koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali; dan b) arahan bagi pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Pulau Jawa-Bali. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2023. \n Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran : 9 berkas. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden ini ditetapkan untuk mengatur Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali sebagai perangkat operasional dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Tujuannya adalah untuk mewujudkan Pulau Jawa-Bali sebagai lumbung pangan utama nasional, pusat perekonomian berbasis industri, serta meningkatkan konektivitas dan pengendalian perkembangan kawasan perkotaan. Kebijakan ini mencakup pemertahanan fungsi kawasan pertanian, pengembangan pusat ekonomi, dan pengendalian kawasan rawan bencana. Selain itu, strategi yang diterapkan meliputi pengembangan jaringan transportasi antarmoda, peningkatan daya dukung lingkungan, dan pengembangan kawasan budi daya strategis. Kebijakan ini juga mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah serta melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

","transitional_provisions","1. Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang kawasan strategis nasional, Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi, dan Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan, kebijakan, dan strategi yang tercantum dalam Peraturan Presiden ini. 2. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Presiden ini dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya habis.","sanctions","1. Sanksi administratif diberikan kepada setiap orang yang tidak mematuhi rencana tata ruang Pulau Jawa-Bali yang telah ditetapkan. 2. Sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penutupan lokasi, dan/atau pemulihan fungsi ruang.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERPRES No. 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/41272/perpres-no-28-tahun-2012","de61f436-17b4-46a1-94b3-5aedf25cfa00","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 72 OF 2023
CONCERNING
SPATIAL PLAN OF JAVA-BALI ISLAND

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 21 paragraph (1) of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning as amended by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, and the provisions of Article 123 paragraph (4) of Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National Spatial Plan as amended by Government Regulation Number 13 of 2017, it is necessary to stipulate a Presidential Regulation concerning the Spatial Plan of Java-Bali Island.

In view of:

Article 4 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=15dc0614-b34a-46d7-9e30-444830a8a4af","actionData","errors"]