For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 51 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Kolaka Dan Antara Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Kolaka Timur Serta Antara Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara

Also known as: Permendagri 51/2019 · Permendagri No. 51 Tahun 2019 · Permendagri Nomor 51 Tahun 2019

Status:
Active
Effective Date:26 Agustus 2019Publication Date:16 Juli 2019
Otonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemeBatas Daerah Antara Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Kolaka Dan Antara Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Kolaka Timur Serta Antara Kabupaten Bombana Dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date26 Agustus 2019
Publication Date16 Juli 2019
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka dan Batas Daerah Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 114).

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dengan tujuan menetapkan batas daerah antara Kabupaten Bombana dengan Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penetapan batas daerah yang melibatkan koordinat dan titik kartometrik yang ditentukan secara rinci. Pilar Batas Utama (PBU) dan Pilar Acuan Batas Utama (PABU) digunakan sebagai tanda batas antardaerah. Peraturan ini juga menetapkan bahwa posisi PBU/PABU dan TK bersifat tetap dan tidak berubah meskipun ada perubahan nama desa atau kecamatan.

(-)

(-)