For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 66/PMK.03/2017

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Also known as: PMK 66/PMK.03/2017 · PMK No. 66/PMK.03/2017

Status:
Active
Effective Date:16 Mei 2017Publication Date:12 Mei 2017
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga Yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
LocationKementerian Keuangan
Effective Date16 Mei 2017
Publication Date12 Mei 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015 tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Bunga yang Terbit Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.03/2017 ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi bunga yang timbul akibat utang pajak yang tidak atau kurang dibayar. Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2015, dengan memberikan kewenangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk menghapuskan sanksi administrasi secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak. Penghapusan sanksi administrasi ini berlaku untuk utang pajak yang timbul sebelum 1 Januari 2015 dan dilunasi sebelum 1 Januari 2016. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tata cara penandatanganan keputusan penghapusan sanksi administrasi, baik secara manual maupun elektronik, serta prosedur penghapusan sanksi administrasi yang belum diterbitkan Surat Tagihan Pajak.

(-)

(-)