For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Also known as: Perda Kabupaten Tabalong 2/2017 · Perda Kabupaten Tabalong No. 2 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:13 Maret 2017Publication Date:13 Maret 2017
Keuangan Negara & Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
LocationPemerintah Kabupaten Tabalong
Effective Date13 Maret 2017
Publication Date13 Maret 2017
Place of EnactmentTanjung

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01)

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut meliputi:

  1. Perubahan pada Bagian Kelima Pasal 91 mengenai Akuntansi Keuangan Daerah, yang mengatur tentang sistem akuntansi pemerintahan daerah, proses akuntansi, dan laporan keuangan yang harus disusun oleh entitas pelaporan dan entitas akuntansi.
  2. Penyisipan Pasal 91A dan Pasal 91B yang mengatur tentang kodefikasi akun dan kebijakan akuntansi akun dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah.
  3. Perubahan pada Pasal 92 mengenai Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja, yang mengatur tentang penyusunan laporan realisasi semester pertama oleh Kepala SKPD dan PPKD.
  4. Perubahan pada Pasal 93 mengenai penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD oleh PPKD.
  5. Perubahan pada Pasal 94 mengenai Laporan Tahunan, yang mengatur tentang penyusunan laporan keuangan SKPD tahun anggaran berkenaan.
  6. Perubahan pada Pasal 95 mengenai penyampaian laporan keuangan SKPD kepada Bupati melalui PPKD.
  7. Perubahan pada Pasal 96 mengenai penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh PPKD.
  8. Perubahan pada Pasal 97 mengenai penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
  9. Perubahan pada Pasal 98 mengenai penyampaian laporan realisasi anggaran kepada Menteri Dalam Negeri.
  10. Perubahan pada Pasal 99 mengenai tanggapan dan penyesuaian laporan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.
  11. Penghapusan Pasal 100 dan Pasal 101.
  12. Perubahan pada Pasal 102 mengenai Laporan Kinerja.
  13. Penyisipan Pasal 103A, 103B, 103C, 103D, dan 103E yang mengatur tentang Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pelaksanaan APBD.
  14. Perubahan pada Pasal 116 mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.
  15. Perubahan pada Pasal 117 mengenai pengelolaan barang daerah.

Peraturan ini bertujuan untuk menyesuaikan pengelolaan keuangan daerah dengan standar akuntansi pemerintahan yang berbasis akrual.

(-)

(-)