Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 23 Tahun 2025

Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 23 Tahun 2025 ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi daerah guna menindaklanjuti ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur tata cara administrasi pemungutan retribusi agar lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup seluruh siklus administrasi retribusi, mulai dari pendaftaran dan pendataan subjek serta objek retribusi, penetapan besaran retribusi melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan seperti karcis dan perjanjian kerja sama, hingga mekanisme pembayaran baik secara tunai maupun non-tunai melalui bank persepsi atau platform digital. Peraturan ini juga mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan kepatuhan wajib retribusi, tata cara penagihan, serta mekanisme keberatan bagi wajib retribusi.

Selain itu, peraturan ini memberikan landasan bagi pemerintah daerah untuk melakukan kerja sama pemungutan retribusi dengan pihak ketiga guna meningkatkan efisiensi. Kebijakan ini juga mengatur pemberian insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, pembebasan, atau penundaan pembayaran retribusi bagi pelaku usaha dengan mempertimbangkan kemampuan membayar, kondisi objek retribusi, serta dukungan terhadap program prioritas daerah dan nasional. Terakhir, diatur pula mengenai mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi bagi wajib retribusi yang telah memenuhi kewajibannya.