Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 12 Tahun 2011

(-)

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Klasifikasi A. BPBD merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang bertanggung jawab kepada Bupati dan dipimpin oleh Kepala Badan yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

BPBD memiliki tugas menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana, standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyusun peta rawan bencana, prosedur penanganan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran. Fungsi BPBD meliputi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Organisasi BPBD terdiri dari Kepala, Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana (Kepala Pelaksana) yang membawahi Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur Pelaksana bertugas melaksanakan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, pengomandoan, dan pelaksana.

Pembiayaan kegiatan BPBD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Eselon pejabat BPBD diatur dalam peraturan ini, dengan Kepala Pelaksana BPBD menduduki jabatan eselon II.b.

(-)

(-)