For the best experience, open
on desktop.
on desktop.on desktop.Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan Standardisasi Nasional
Also known as: Peraturan BSN 16/2019 · Peraturan BSN No. 16 Tahun 2019 · Peraturan BSN Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 16 Tahun 2019 ini mengatur tentang tata cara pembentukan Peraturan Badan Standardisasi Nasional (BSN). Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk menyediakan pedoman yang pasti, baku, dan standar dalam pembentukan Peraturan BSN, serta untuk menyempurnakan peraturan sebelumnya yang dianggap sudah tidak sesuai dengan kebutuhan saat ini.
Peraturan ini mengatur perencanaan pembentukan Peraturan Badan yang dilakukan melalui Program Penyusunan Peraturan Badan (Progsun Peraturan Badan) yang ditetapkan setiap tahun. Progsun Peraturan Badan disusun berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau berdasarkan kewenangan BSN. Usulan pembentukan Peraturan Badan diajukan oleh Pemrakarsa (Pejabat Tinggi Madya atau Pratama) disertai naskah urgensi yang berisi urgensi, tujuan, sasaran, pokok pikiran, lingkup, objek, jangkauan, dan arah pengaturan.
Penyusunan rancangan Peraturan Badan dilaksanakan berdasarkan Progsun Peraturan Badan atau usulan di luar Progsun, dengan melibatkan unit kerja lain, Biro, kementerian/lembaga terkait, ahli hukum, praktisi, dan/atau akademisi. Masyarakat juga berhak memberikan masukan. Rancangan Peraturan Badan kemudian disempurnakan oleh Biro, dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi. Setelah diparaf oleh Pemrakarsa, rancangan tersebut disampaikan kepada Kepala Badan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Badan.
Peraturan Badan yang telah ditetapkan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan disebarluaskan secara daring (melalui situs JDIH BSN atau media elektronik lainnya) dan luring. Biro melakukan monitoring penyusunan Peraturan Badan dan evaluasi terhadap Peraturan Badan yang berlaku.