Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.04/2019 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-34/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian beserta Peraturan Nomor VI.A.1 yang merupakan lampirannya.

Peraturan ini bertujuan untuk mengalihkan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini dilakukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai persetujuan bank umum sebagai kustodian. Bank umum yang ingin berfungsi sebagai kustodian harus mendapatkan persetujuan dari OJK. Permohonan persetujuan harus disertai dengan dokumen-dokumen tertentu seperti anggaran dasar, izin usaha, laporan keuangan, dan rekomendasi dari pengawas sektor perbankan OJK. Selain itu, bank kustodian wajib memiliki buku pedoman operasional yang mencakup struktur organisasi, standar prosedur operasi, dan kebijakan keamanan.

1. Permohonan persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku dan masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-34/PM/1996 tentang Persetujuan Bank Umum Sebagai Kustodian beserta Peraturan Nomor VI.A.1 yang merupakan lampirannya.

1. Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikenakan sanksi administratif. 2. Sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; b. denda; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran.