Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012

(-)

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 ini mengatur tentang pelaksanaan kegiatan dan anggaran dekonsentrasi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tahun anggaran 2012. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya pelimpahan urusan pemerintahan bidang kearsipan dalam rangka penyelenggaraan dekonsentrasi untuk pembinaan kearsipan nasional, yang memerlukan dukungan kegiatan dan anggaran yang efektif dan efisien.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam penyelenggaraan kearsipan di desa, melalui penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pengelolaan Arsip bagi Sekretaris Desa/Lurah. ANRI melimpahkan anggaran dekonsentrasi kepada Gubernur untuk pelaksanaan kegiatan ini. Gubernur kemudian menetapkan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pelaksana kegiatan dan diberikan wewenang untuk menetapkan pengelolaan anggaran, termasuk penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendaharawan pengeluaran.

Peraturan ini juga mengatur mengenai administrasi keuangan, yang harus dilakukan secara terpisah dari administrasi keuangan lainnya, serta kewajiban penyetoran sisa anggaran ke Kas Negara. Revisi anggaran dapat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan konsultasi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kearsipan ANRI dan Kepala Biro Perencanaan ANRI. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi, dan melaporkan pertanggungjawaban atas pembiayaan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala ANRI, termasuk laporan kinerja dan laporan berkala (triwulanan).

(-)

(-)