For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008

Peraturan Daerah (Perda) Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam

Also known as: Perda Kota Pagar Alam 4/2008 · Perda Kota Pagar Alam No. 4 Tahun 2008 · Perda Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008

Status:
Active
Effective Date:22 Juli 2008Publication Date:21 Juli 2008
Organisasi Komisi & Badan NegaraOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam
LocationPemerintah Kota Pagar Alam
Effective Date22 Juli 2008
Publication Date21 Juli 2008
Place of EnactmentPagar Alam

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam. 2. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas-Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pagar Alam ini dibentuk dengan tujuan untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam, serta untuk menyesuaikan organisasi dan tata kerja dinas-dinas daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan ini membentuk dinas-dinas daerah di Kota Pagar Alam, termasuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; Dinas Kesehatan; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Kehutanan dan Perkebunan; Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pengelolaan Pasar; Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; Dinas Peternakan dan Perikanan; Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Setiap dinas memiliki kedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang spesifik sesuai dengan bidangnya. Struktur organisasi setiap dinas terdiri dari kepala dinas, sekretaris, bidang-bidang, seksi-seksi, unit pelaksana teknis dinas, dan kelompok jabatan fungsional.

(-)

(-)