Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 232).

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Boyolali. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat perdesaan melalui pembangunan partisipatif. Tujuannya adalah mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pengembangan ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, rencana, program, dan kegiatan para pihak.

Ketentuan substansial mencakup pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) di tingkat kabupaten dan kawasan. TKPKP Kabupaten bertugas melakukan sosialisasi, supervisi, memfasilitasi usulan, mengoordinasikan penetapan dan penyusunan rencana pembangunan kawasan perdesaan, serta melakukan monitoring dan evaluasi. TKPKP Kawasan bertugas menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan bersama TKPKP Kabupaten, melaksanakan rencana tersebut, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan.

Peraturan ini juga mengatur mengenai pengusulan, penetapan, dan perencanaan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan diusulkan oleh beberapa desa atau diprakarsai oleh Bupati. Penetapan dan perencanaan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan rencana jangka menengah yang berlaku selama 5 tahun dan memuat program pembangunan.

Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan di lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan merupakan perwujudan program dan kegiatan pembangunan tahunan. Pendanaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD, APBDes, dan/atau sumber lain yang sah. Pelaporan dan evaluasi dilakukan berbasis desa dan berdasarkan indikator kinerja capaian.

1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan yang telah ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

(-)