Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2023

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1995 tentang Penyertaan Modal Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok Pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1995 Nomor 9 Seri A); 2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pengawasan Pemakaian dan Penjualan Racun Api Dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok; 3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Bupati Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2001 Nomor 3 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 1); 4. Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia Pada Papan Nama, Papan Petunjuk, Kain Rentang dan Reklame Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 1997 Nomor 3 Seri C); 5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 34 Seri E 14); 6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2005 Nomor 35 Seri E 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 8); 7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pertambangan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 50).

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan latar belakang bahwa Peraturan Daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya di bidang keuangan, pemerintahan, bahasa, dan sumber daya alam. Hal ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum. Substansi dari Peraturan Daerah ini adalah pencabutan beberapa Peraturan Daerah yang dianggap tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan Daerah yang dicabut meliputi berbagai bidang, yaitu keuangan, pemerintahan, bahasa, dan sumber daya alam. Dengan dicabutnya peraturan-peraturan daerah tersebut, diharapkan tercipta harmonisasi hukum dan kepastian hukum di Kabupaten Solok.

(-)

(-)