Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Walikota ini mengatur pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana, prasarana, dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk mempercepat pemerataan pembangunan di kelurahan melalui kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan, memfasilitasi artikulasi kebutuhan dan identifikasi masalah, serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan kelurahan.

Ketentuan Substansial:

• Kegiatan yang diatur meliputi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (seperti jaringan air minum, drainase, sarana pengumpulan sampah, jalan pemukiman, sarana kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan) dan pemberdayaan masyarakat (seperti pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan, pendidikan, pengembangan usaha mikro, lembaga kemasyarakatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan kesiapsiagaan bencana).
• Penentuan kegiatan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
• Pemerintah Daerah mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dalam APBD untuk kegiatan ini, yang dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan.
• Lurah ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
• Pelaksanaan anggaran melibatkan kelompok masyarakat melalui mekanisme swakelola.
• Perencanaan swakelola meliputi penetapan tipe swakelola, penyusunan spesifikasi teknis, dan perkiraan biaya.
• Terdapat nota kesepahaman antara Camat dan pimpinan kelompok masyarakat sebagai dasar kontrak swakelola oleh Lurah.
• Penatausahaan kegiatan menggunakan mekanisme Tambahan Uang (TU).
• Camat melakukan pembinaan, dan Inspektorat melakukan pengawasan.

(-)

(-)