Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 13 Tahun 2026

Peraturan Bupati ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan pelaporan pengaduan di lingkungan Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan serta mendorong partisipasi aktif ASN dan masyarakat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, dan pelanggaran disiplin atau kode etik. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada pelapor melalui mekanisme perlindungan yang komprehensif.

Secara substansial, peraturan ini mewajibkan Pimpinan Inspektorat untuk memberikan perlindungan kepada pelapor, yang mencakup jaminan kerahasiaan identitas dan materi laporan. Bagi pelapor dari kalangan ASN, perlindungan juga mencakup bantuan aspek kepegawaian, sementara bagi pelapor dari masyarakat, perlindungan mencakup jaminan bahwa pelaporan tidak akan mempengaruhi layanan yang diberikan oleh Inspektorat. Pimpinan Inspektorat dilarang menerbitkan kebijakan yang bersifat tindakan balasan terhadap pelapor.

Peraturan ini mengatur tata cara pemberian perlindungan, mulai dari pelaporan adanya tindakan balasan, analisis oleh Inspektur Pembantu V, hingga pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Selain itu, diatur pula hak dan kewajiban bagi pelapor dan pengelola, termasuk kewajiban pengelola untuk menjaga kerahasiaan dan menghindari benturan kepentingan. Sistem pengelolaan pelaporan diwajibkan menggunakan aplikasi LAMSEL BETIK (Bebas Transaksi Ilegal dan Korupsi) untuk menjamin akuntabilitas dan efektivitas pemantauan serta evaluasi.