Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat No. 13 Tahun 2009

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang izin penyelenggaraan pelelangan ikan di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah pemanfaatan sumber daya ikan dan kelautan untuk kemakmuran rakyat serta perlunya pembinaan operasional usaha perikanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan/petani ikan melalui pelelangan ikan yang wajar dan melindungi mereka dari persaingan tidak sehat.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban menjual hasil tangkapan ikan melalui pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang ditentukan, dengan pengecualian tertentu seperti penggunaan pribadi, kemitraan yang disetujui, atau ekspor langsung. Tata cara perizinan penyelenggaraan pelelangan ikan diprioritaskan kepada koperasi yang memiliki unit usaha perikanan. Izin berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Retribusi pelelangan ikan ditetapkan sebesar 5% dari harga transaksi, dengan pembagian untuk pemerintah daerah, dana sosial, badan pembina dan pengawas pelelangan ikan, serta penyelenggara pelelangan ikan.

Pemerintah Daerah melalui Badan Pembina dan Pengawas Pelelangan Ikan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelelangan ikan. Penyelenggara lelang wajib membuat laporan harian dan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

(-)

1. Izin untuk menyelenggarakan pelelangan ikan dapat dicabut apabila penyelenggara lelang tidak memenuhi syarat teknis administrasi setelah diperingatkan 3 kali secara tertulis. 2. Izin dapat dicabut apabila penyelenggara lelang tidak memenuhi kewajiban penyetoran retribusi selama 2 bulan berturut-turut. 3. Bagi koperasi, tunggakan retribusi selama 2 bulan dalam setahun (tidak berturut-turut) akan diberi peringatan tertulis 3 kali, dan jika tidak diindahkan, izin akan dicabut sementara sampai tunggakan dilunasi. Selama pencabutan izin sementara, pelelangan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.