Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018

(-)

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin bertujuan untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara, menjamin perlindungan hak asasi manusia, menjamin pemenuhan hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh keadilan, dan menjamin pemanfaatan bantuan hukum secara merata.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

1. Ruang lingkup bantuan hukum meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara (khusus non-litigasi).
2. Penyelenggaraan bantuan hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
3. Hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, termasuk hak mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dan kewajiban memberikan informasi yang benar.
4. Hak dan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum, termasuk hak mendapatkan bantuan pendanaan dan kewajiban merahasiakan informasi Penerima Bantuan Hukum.
5. Syarat dan tata cara pengajuan permohonan bantuan hukum, termasuk persyaratan dokumen dan jangka waktu pemrosesan.
6. Larangan bagi Pemberi Bantuan Hukum untuk menerima imbalan dari Penerima Bantuan Hukum.
7. Pendanaan bantuan hukum yang bersumber dari APBD.

Peraturan ini mengatur bahwa bantuan hukum diberikan kepada masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum, dengan penekanan pada asas keadilan, persamaan kedudukan dalam hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 dan Pasal 17 ayat (1) menyebabkan permohonan bantuan hukum ditolak. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 dapat menyebabkan kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum dibatalkan sepihak.