Undang-undang Darurat No. 19 Tahun 1957

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang pembentukan Propinsi Sumatera Tengah. Peraturan ini mengubah: (-)

Undang-undang Darurat ini bertujuan untuk membentuk tiga daerah swatantra tingkat I, yaitu Sumatera Barat, Jambi, dan Riau, dengan membubarkan Propinsi Sumatera Tengah. Pembentukan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ketatanegaraan dan keinginan rakyat setempat. Ketiga daerah baru ini memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan daerah yang sebelumnya dipegang oleh Propinsi Sumatera Tengah. Pemerintah Daerah masing-masing akan berkedudukan di Bukittinggi, Jambi, dan Tanjung Pinang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di setiap daerah terdiri dari 30 anggota, dan Dewan Pemerintah Daerah terdiri dari 5 orang. Daerah-daerah ini juga diberi kewenangan dalam urusan kehutanan, pengambilan benda tambang, lalu lintas jalan, penangkapan ikan di pantai, dan izin perusahaan yang menimbulkan gangguan.

1. Semua peraturan daerah Propinsi Sumatera-Tengah yang masih berlaku akan tetap berlaku di daerah hukumnya semula dan dapat diubah oleh daerah baru. 2. Pegawai Propinsi Sumatera-Tengah yang bekerja di wilayah baru akan menjadi pegawai daerah baru dengan biaya ditanggung oleh daerah tersebut. 3. Barang-barang milik Propinsi Sumatera-Tengah yang berada di wilayah baru akan menjadi milik daerah baru. 4. Kesulitan-kesulitan akibat pelaksanaan ketentuan ini akan diputus oleh Menteri Dalam Negeri.

(-)