Peraturan Daerah (PERDA) Kota Jambi No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Perubahan tersebut mencakup definisi beberapa istilah penting seperti Pemerintah Daerah, Dinas, Kepala Dinas, Kas Umum Daerah, Rekening Kas Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Pejabat, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN), dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD). Selain itu, dilakukan perubahan pada ketentuan mengenai dasar pengenaan pajak, khususnya terkait Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) dalam hal waris atau hibah wasiat yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau ke bawah, termasuk suami/istri, di mana Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) ditetapkan sebesar Rp.300.000.000., (tiga ratus juta rupiah). Peraturan ini juga menambahkan ketentuan mengenai kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris, Kepala Kantor yang membidangi pelayanan lelang Negara, dan Kepala kantor yang membidangi pertanahan untuk memastikan Wajib Pajak telah menyerahkan bukti pembayaran pajak (SSPD) sebelum menandatangani akta, risalah lelang, atau melakukan pendaftaran hak atas tanah. Terakhir, dilakukan perubahan pada prosedur pembayaran BPHTB dan penelitian SSPD, termasuk persyaratan dokumen yang harus dilampirkan.