For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2017

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2017 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal

Also known as: Perka BKPM 7/2017 · Perka BKPM No. 7 Tahun 2017 · Perka BKPM Nomor 7 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:8 Juni 2017Publication Date:6 Juni 2017
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
ThemeKonfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal
LocationBadan Koordinasi Penanaman Modal
Effective Date08 Juni 2017
Publication Date06 Juni 2017
Place of EnactmentJakarta

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap layanan perizinan dan nonperizinan di bidang penanaman modal dilakukan dengan konfirmasi status wajib pajak yang valid, guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur bahwa setiap pemberian layanan publik pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM harus melalui proses konfirmasi status wajib pajak. Konfirmasi ini dilakukan melalui sistem elektronik SPIPISE atau aplikasi dari Direktorat Jenderal Pajak. Jika sistem elektronik tidak dapat digunakan, konfirmasi dapat dilakukan secara manual. Keterangan status wajib pajak yang valid menjadi syarat sebelum pemberian perizinan dan nonperizinan. Jika status tidak valid, permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut hingga status valid diperoleh.

(-)

(-)