For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Daerah (Perda) Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Also known as: Perda Kota Surakarta 9/2021 · Perda Kota Surakarta No. 9 Tahun 2021 · Perda Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:30 November 2021Publication Date:30 November 2021
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
LocationPemerintah Kota Surakarta
Effective Date30 November 2021
Publication Date30 November 2021
Place of EnactmentSurakarta

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109)

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022. APBD ini disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk mewujudkan pelayanan kepada masyarakat.

APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Daerah sebesar Rp2.135.619.961.790,00, Belanja Daerah sebesar Rp2.239.295.961.790,00, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli Daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Belanja Daerah dialokasikan untuk belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan Daerah mencakup penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Defisit anggaran sebesar Rp103.676.000.000,00 akan ditutup dengan pembiayaan netto. Dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang akan dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Lampiran Peraturan Daerah ini memuat rincian lebih lanjut mengenai APBD, termasuk klasifikasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan menurut kelompok, jenis, urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan.

(-)

(-)