For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 91 Tahun 2017

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Also known as: Permendagri 91/2017 · Permendagri No. 91 Tahun 2017 · Permendagri Nomor 91 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:27 September 2017Publication Date:25 September 2017
Pelimpahan Wewenang & PenugasanOtonomi & Pemerintahan Daerah

Information

TypePeraturan Menteri Dalam Negeri
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri
LocationKementerian Dalam Negeri
Effective Date27 September 2017
Publication Date25 September 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri. Perubahan tersebut meliputi penambahan dan penghapusan beberapa kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian bagi Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro Kepegawaian, serta penambahan pasal-pasal baru yang mengatur kewenangan penandatanganan naskah dinas oleh Pelaksana Harian (Plh) atau Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Bagian Pengembangan Karier, dan Kepala Bagian Mutasi dalam hal pejabat definitif berhalangan. Secara rinci, perubahan mencakup definisi istilah, kewenangan penandatanganan Keputusan Menteri dan surat terkait kepegawaian, serta penyesuaian nomenklatur jabatan dan pangkat PNS.

(-)

(-)