Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2004 Nomor : 8 Seri E Nomor : 1).

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Kabupaten Ketapang. Latar belakangnya adalah untuk menggantikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 yang dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek ketertiban umum, antara lain:

1. Tertib Kebersihan: Kewajiban menjaga kebersihan bangunan dan lingkungan, larangan membuang sampah sembarangan, dan ketentuan pengelolaan limbah.
2. Tertib Jalan dan Angkutan: Kewajiban pejalan kaki dan pengendara, larangan memasang perlengkapan kendaraan yang mengganggu, dan ketentuan terkait angkutan umum.
3. Tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum: Larangan merusak fasilitas umum, bertempat tinggal di tempat umum, dan ketentuan terkait pemanfaatan jalur hijau dan taman.
4. Tertib Sungai, Saluran, dan Kolam: Larangan membangun di bantaran sungai, membuang limbah ke sungai, dan ketentuan terkait pemanfaatan air sungai.
5. Tertib Lingkungan: Larangan memburu hewan dilindungi, ketentuan terkait hewan peliharaan, dan larangan menggunakan pengeras suara yang mengganggu.
6. Tertib Tempat Usaha: Kewajiban memiliki izin usaha, membayar pajak, dan menjaga ketertiban tempat usaha.
7. Tertib Usaha Tertentu: Larangan menjual minuman beralkohol tanpa izin, melakukan perbuatan asusila, dan ketentuan terkait usaha pengumpulan barang bekas.
8. Tertib Tanah dan Bangunan: Larangan mendirikan bangunan tanpa izin, memanfaatkan tanah negara tanpa izin, dan ketentuan terkait perubahan fungsi bangunan.
9. Tertib Pemilik dan Penghuni Bangunan: Kewajiban menjaga keamanan dan kebersihan lingkungan, memelihara pagar, dan memberikan penerangan.
10. Tertib Sosial: Larangan meminta sumbangan tanpa izin, melakukan perbuatan asusila, dan ketentuan terkait penertiban tuna sosial.
11. Tertib Kesehatan: Larangan menyelenggarakan praktik pengobatan tradisional tanpa izin.
12. Tertib Peran Serta Masyarakat: Ketentuan terkait pemasangan atribut, unjuk rasa, dan pemasangan bendera Merah Putih.
13. Tertib Kependudukan: Kewajiban memiliki KTP dan melaporkan diri kepada RT/RW.

Peraturan ini memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat dalam menciptakan dan memelihara ketertiban umum. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran peraturan ini.

(-)

1. Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 10 sampai dengan Pasal 57, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).