Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan ini mencabut: 1. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2005 tentang Tuha Peut Gampong (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 6 Seri E Nomor 3)

Qanun Kota Banda Aceh ini mengatur tentang Pemerintahan Gampong, yang meliputi kedudukan dan kewenangan Gampong, pemerintahan Gampong yang terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong. Pemerintah Gampong dipimpin oleh Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong. Qanun ini juga mengatur tugas, wewenang, hak, kewajiban, dan larangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta penghasilan mereka. Selain itu, diatur pula mengenai Imuem Gampong, Tuha Peut Gampong, perencanaan pembangunan Gampong, keuangan dan kekayaan Gampong, BUMG, lembaga kemasyarakatan dan adat, kerjasama Gampong, Reusam Gampong, pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pembentukan dan penghapusan Gampong, penyelesaian sengketa secara adat, serta pembinaan dan pengawasan.

(-)

1. Keuchik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 2. Keuchik yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis. 3. Perangkat Gampong yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.