For the best experience, open
on desktop.
on desktop.on desktop.Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung
Also known as: Perda Kota Bandung 04/2005 · Perda Kota Bandung No. 04 Tahun 2005 · Perda Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2005
Peraturan Daerah Kota Bandung ini dibentuk dengan tujuan untuk menyesuaikan pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, serta untuk mengatasi kompleksitas permasalahan di Kota Bandung.
Peraturan ini mengatur pembentukan Satpol PP Kota Bandung sebagai perangkat daerah dengan tipe A. Satpol PP bertugas pokok memelihara ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Fungsi Satpol PP meliputi penyusunan program, pelaksanaan kebijakan, koordinasi dengan aparat kepolisian dan PPNS, serta pengawasan terhadap masyarakat terkait peraturan daerah.
Polisi Pamong Praja berwenang menertibkan warga atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran peraturan daerah, dan melakukan tindakan represif non-yustisial. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, serta membantu menyelesaikan perselisihan warga. Sebagian anggota Satpol PP dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala, Bagian Tata Usaha (dengan Sub Bagian Umum dan Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian), Bidang Program (dengan Seksi Perencanaan Program dan Seksi Evaluasi dan Laporan), Bidang Operasional (dengan Seksi Penentraman dan Seksi Penertiban), Bidang Penyidikan (dengan Seksi Pemberkasan dan Pengamanan Barang Bukti dan Seksi Pemeriksaan), serta Kelompok Jabatan Fungsional.