For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2021

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2021 tentang Fasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus

Also known as: Permenkumham 28/2021 · Permenkumham No. 28 Tahun 2021 · Permenkumham Nomor 28 Tahun 2021

Status:
Active
Effective Date:24 Agustus 2021Publication Date:16 Agustus 2021
Kewarganegaraan & KeimigrasianPenciptaan Lapangan KerjaKebijakan Perekonomian Nasional

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemeFasilitas dan Kemudahan Keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date24 Agustus 2021
Publication Date16 Agustus 2021
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus 2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-IL.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.06-IL.01.10 Tahun 2006 tentang Penetapan Fasilitas Khusus di Bidang Keimigrasian pada Kawasan Ekonomi Khusus

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan fasilitas dan kemudahan keimigrasian di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) guna mendukung fungsi perekonomian. Fasilitas ini mencakup pemberian Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) dan Izin Tinggal bagi orang asing yang melakukan kegiatan di KEK. Pejabat Imigrasi ditempatkan pada Administrator KEK untuk mengelola perizinan dan pengawasan. Peraturan ini juga mengatur penetapan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di KEK, serta prosedur permohonan dan pemberian visa kunjungan dan tinggal terbatas. Selain itu, peraturan ini menetapkan kewajiban dan prosedur bagi penjamin dan penanggung jawab, serta pengawasan keimigrasian di KEK.

(-)

(-)