For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2020

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020

Also known as: Perda Kabupaten Mamuju Tengah 3/2020 · Perda Kabupaten Mamuju Tengah No. 3 Tahun 2020 · Perda Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2020

Status:
Active
Effective Date:14 Oktober 2020Publication Date:14 Oktober 2020
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2020
LocationPemerintah Kabupaten Mamuju Tengah
Effective Date14 Oktober 2020
Publication Date14 Oktober 2020
Place of EnactmentTobadak

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun Anggaran 2020. APBDP ini mencakup:

  1. Pendapatan Daerah sebesar Rp. 642.807.985.087,96 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
  2. Belanja Daerah sebesar Rp. 649.314.970.502,23 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
  3. Pembiayaan Daerah yang mencakup Penerimaan dan Pengeluaran. Penerimaan terdiri dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Pengeluaran meliputi penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang.

Dalam keadaan darurat, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD. Pendanaan keadaan darurat dapat menggunakan belanja tidak terduga, atau jika tidak mencukupi, dapat menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya atau memanfaatkan uang kas yang tersedia. Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDP.

(-)

(-)