Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 25 Tahun 2015

(-)

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud memberikan kejelasan, panduan teknis, dan kepastian hukum mengenai pemberdayaan dan pengembangan usaha sektor informal di Kabupaten Konawe. Tujuannya adalah memperkuat usaha informal agar tangguh dan berkesinambungan, meningkatkan kemampuan usaha sektor informal agar maksimal, menumbuhkan usaha sektor informal menjadi usaha menengah, serta mengembangkan aspek usaha dan pasar.

Ketentuan substansial mencakup pengaturan usaha jasa ojek, becak, pedagang kaki lima (PKL), dan usaha ekonomi kreatif. Pengaturan ini meliputi karakteristik usaha, perizinan (Tanda Pengenal Ojek/Becak, IUMK), pangkalan/lokasi usaha, waktu operasi, serta hak, kewajiban, dan larangan bagi pelaku usaha. Pemerintah Daerah berwenang melakukan pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, pemindahan, dan peremajaan lokasi usaha sektor informal.

Peraturan ini juga mengatur pembentukan asosiasi untuk masing-masing sektor usaha informal (ojek, becak, PKL, usaha ekonomi kreatif) sebagai wadah penyalur aspirasi, pembinaan, interaksi, dan mediasi konflik. Pemerintah Daerah memberikan dukungan melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, peningkatan produksi, pengembangan jaringan dan promosi, pembinaan teknis, serta penyediaan data dan informasi.

Pemerintah Daerah juga mendorong kemitraan dengan perusahaan menengah/besar melalui program CSR, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penataan, pemberdayaan, dan pengembangan usaha sektor informal.

(-)

(-)