For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor

Also known as: Perda Kabupaten Bogor 26/2000 · Perda Kabupaten Bogor No. 26 Tahun 2000 · Perda Kabupaten Bogor Nomor 26 Tahun 2000

Status:
Active
Effective Date:26 Desember 2000Publication Date:26 Desember 2000
Struktur Organisasi Pemerintah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemeOrganisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor
LocationPemerintah Kabupaten Bogor
Effective Date26 Desember 2000
Publication Date26 Desember 2000
Place of EnactmentCibinong

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 17 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Sekretariat Daerah adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat, serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Fungsi Sekretariat Daerah meliputi pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, administrasi pemerintahan, pengembangan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana, serta pengkoordinasian tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sekretariat Daerah juga bertugas dalam pengkajian dan penetapan kebijakan administrasi pendayagunaan aparatur, organisasi dan tata laksana, serta pelayanan teknis administratif perangkat daerah, perumusan peraturan perundang-undangan, hubungan masyarakat dan antar lembaga, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan, Asisten Pembangunan, Asisten Administrasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Masing-masing Asisten membawahi beberapa Bagian, yang selanjutnya membawahi Sub Bagian. Sekretaris Daerah bertugas mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, penyusunan kebijakan rencana APBD, pendayagunaan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta penyiapan laporan pelaksanaan tugas Bupati.

(-)

(-)