Peraturan Daerah (PERDA) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2003

(-)

Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran ditetapkan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah sebagai sumber pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Substansial:

1. Objek dan Subjek Pajak:
   • Pajak dikenakan atas pelayanan di restoran, rumah makan, dan rumah minuman, kecuali jasa boga atau katering.
   • Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas pelayanan restoran, dengan pengusaha restoran sebagai Wajib Pajak.
2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak:
   • Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
   • Tarif pajak ditetapkan sebesar 8% dari omset penjualan.
3. Wilayah Pemungutan:
   • Pajak dipungut di wilayah Kota Singkawang.
4. Masa Pajak dan Pelaporan:
   • Masa pajak adalah 1 bulan takwin.
   • Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) selambat-lambatnya 15 hari setelah berakhirnya masa pajak.
5. Tata Cara Pembayaran:
   • Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
   • Pembayaran harus dilakukan sekaligus dan lunas, namun Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran dengan persyaratan tertentu.
6. Penagihan Pajak:
   • Penagihan dilakukan dengan surat teguran, surat peringatan, atau surat paksa jika wajib pajak tidak melunasi pajak dalam jangka waktu yang ditentukan.
7. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan:
   • Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak berdasarkan permohonan Wajib Pajak.
8. Pembetulan, Pembatalan, dan Pengurangan Ketetapan:
   • Kepala Daerah dapat membetulkan, membatalkan, atau mengurangkan ketetapan pajak jika terdapat kesalahan atau kekeliruan.
9. Keberatan dan Banding:
   • Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN kepada Kepala Daerah.
   • Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada pejabat yang berwenang atas sengketa pajak.
10. Pengembalian Kelebihan Pembayaran:
    • Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah.
11. Kadaluwarsa:
    • Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa setelah 5 tahun sejak saat terutangnya pajak, kecuali jika Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(-)

1. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak 2 kali pajak yang terutang. 2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah yang berlaku.