Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 73 Tahun 2026

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 73 Tahun 2026 dibentuk dalam rangka memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, serta penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia melalui pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang sistematis dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi lintas kementerian/lembaga secara komprehensif dalam pelaksanaan pengukuran, pengawalan, dan peningkatan kualitas IDI untuk periode tahun anggaran 2025-2029.

Tim IDI Nasional memiliki fungsi utama merumuskan arah kebijakan strategis, mengoordinasikan pelaksanaan pengukuran IDI antar instansi, melakukan verifikasi dan pengolahan data yang akurat, serta melakukan monitoring dan evaluasi untuk mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tim ini didukung oleh Tim Kontributor yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga yang menyediakan data indeks spesifik (seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Indeks Persaingan Usaha, dan Indeks Kemerdekaan Pers) serta data pendukung lainnya.

Struktur organisasi Tim IDI Nasional terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan tiga bidang teknis, yaitu Bidang Sinkronisasi dan Harmonisasi Perencanaan Program, Bidang Penguatan Kapasitas Kelompok Kerja IDI Daerah, serta Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data. Pendanaan pelaksanaan tugas tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga terkait.