Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, dengan tujuan meningkatkan kinerja, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan amanat rakyat.

Ketentuan substansial meliputi:

1. Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, terdiri dari uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelengkapan, tunjangan komunikasi intensif, dan tunjangan reses.
2. Tunjangan kesejahteraan, meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut. Pimpinan DPRD juga mendapatkan rumah negara, kendaraan dinas jabatan, dan belanja rumah tangga. Anggota DPRD dapat memperoleh rumah negara dan tunjangan transportasi.
3. Uang jasa pengabdian diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya.
4. Belanja penunjang kegiatan DPRD, meliputi program, dana operasional Pimpinan DPRD, pembentukan kelompok pakar atau tim ahli, penyediaan tenaga ahli fraksi, dan belanja sekretariat fraksi.

Hak dan kewajiban subjek hukum mencakup pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan DPRD yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif efisien, dan akuntabilitas.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.