For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-017/A/JA/07/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Also known as: Peraturan Jaksa Agung PER-017/A/JA/07/2014 · Peraturan Jaksa Agung No. PER-017/A/JA/07/2014

Status:
Active
Effective Date:17 Juli 2014Publication Date:7 Juli 2014
Tata Kelola Administrasi PublikPemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Information

TypePeraturan Jaksa Agung
ThemePerubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus
LocationKejaksaan Republik Indonesia
Effective Date17 Juli 2014
Publication Date07 Juli 2014
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-039/A/JA/10/2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini diterbitkan untuk menindaklanjuti Instruksi Jaksa Agung terkait rekomendasi hasil Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2013, khususnya mengenai peralihan kewenangan tata kelola administrasi dan teknis perkara tindak pidana perpajakan dan perikanan. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan tata kelola administrasi dan teknis penanganan perkara tindak pidana khusus.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung sebelumnya, termasuk definisi perkara tindak pidana khusus, fungsi administrasi dan teknis, serta peran pimpinan Kejaksaan dalam penanganan perkara. Selain itu, peraturan ini juga mengatur pengalihan penanganan perkara tindak pidana perikanan ke Bidang Tindak Pidana Umum.

1. Dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung ini, maka penanganan perkara Tindak Pidana Perikanan baik secara administrasi maupun teknis dialihkan ke Bidang Tindak Pidana Umum.

(-)