Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara Nomor 06 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kabupaten Lampung Utara. Latar belakangnya adalah untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan karena Peraturan Daerah sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Objek retribusi adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan, yang meliputi peninjauan desain gambar teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

Retribusi IMB digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu. Tingkat penggunaan jasa IMB diukur berdasarkan luas bangunan, lokasi, dan jenis bangunan. Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin, termasuk penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara perhitungan retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, dan saat retribusi terutang. Selain itu, diatur pula mengenai ketentuan mendirikan bangunan, termasuk persyaratan lingkungan bangunan, persyaratan bangunan, dan persyaratan konstruksi bangunan. Proses permohonan izin, penelitian kelengkapan permohonan, penerbitan rekomendasi, dan pelaksanaan pembangunan juga diatur dalam peraturan ini.

Lebih lanjut, peraturan ini mengatur tentang tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, serta kedaluwarsa penagihan.

1. Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dinyatakan tetap berlaku. 2. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diajukan dan belum diputuskan proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.