Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 27 Tahun 2025

Peraturan Bupati ini ditetapkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan pemungutan retribusi jasa umum atas pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan utamanya adalah untuk mengatur tata cara pemungutan, pembayaran, penagihan, serta mekanisme keberatan dan keringanan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan daerah dari sektor pelayanan parkir.

Substansi kebijakan ini mencakup penetapan objek retribusi, yaitu pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum, dan subjek retribusi, yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas tersebut. Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk bekerja sama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan, namun tetap mempertahankan kendali atas penetapan tarif, pengawasan, dan pemeriksaan. Selain itu, diatur pula kewajiban Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran secara tunai, mekanisme penyetoran ke kas daerah, serta prosedur pemeriksaan kepatuhan oleh Dinas Perhubungan.

Peraturan ini juga memberikan ruang bagi Wajib Retribusi untuk mengajukan permohonan keringanan, pengurangan, atau pembebasan retribusi, serta pengembalian kelebihan pembayaran. Terkait penagihan, diatur prosedur penerbitan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan surat teguran bagi Wajib Retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya. Untuk menjamin efektivitas pengelolaan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Pengawas/Penertiban Parkir yang pendanaannya dibebankan pada APBD Kabupaten Rokan Hilir.