For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 55 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 55 Tahun 1960 tentang Penyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944

Also known as: Perpu 55/1960 · Perpu No. 55 Tahun 1960 · Perpu Nomor 55 Tahun 1960

Status:
Active
Effective Date:29 Desember 1960Publication Date:29 Desember 1960
Ketentuan Perpajakan

Information

TypePeraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
ThemePenyempurnaan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
LocationPemerintah Pusat
Effective Date29 Desember 1960
Publication Date29 Desember 1960
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Peraturan ini mencabut: 1. Ordonansi Pajak Upah 1935 (Staatsblad 1934 No. 611) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 141). Peraturan ini mengubah: 1. Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 24 Tahun 1959 (Lembaran-Negara Tahun 1959 No. 141).

Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944 dengan menghapuskan Ordonansi Pajak Upah 1935 dan mengintegrasikan pajak upah ke dalam pajak pendapatan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan memudahkan pemasukan pajak. Peraturan ini mengatur pembebasan pajak pendapatan untuk upah di bawah Rp. 3.000,- setahun dan menetapkan tarif baru untuk pendapatan dari hubungan kerja. Selain itu, peraturan ini mengatur kewajiban majikan untuk memotong pajak dari upah dan honorarium yang dibayarkan, serta mengatur ketetapan pajak suami-istri dalam kondisi tertentu. Peraturan ini juga menambahkan ketentuan baru mengenai pengurangan pajak dividen dan pajak hasil bumi.

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan untuk pertama kali dilakukan terhadap penggunaan pajak pendapatan tahun takwim 1961.

1. Jika kewajiban pemotongan pajak oleh majikan tidak dipenuhi, Kepala Inspeksi Keuangan dapat mengenakan ketetapan pajak tagihan tambahan yang ditambah dua kali lipat. 2. Tambahan dua kali lipat tidak dipungut jika kesalahan terjadi karena perkiraan yang salah dengan itikad baik.