[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","018c7617-0d59-4486-a4b1-2bdcfaef80af","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-02-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan","place_of_enactment","Painan","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 No. 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Beberapa ketentuan seperti Pasal 1 angka 2, 4, 7, 8, dan 14 dihapus, serta angka 17 dan 20 diubah. Pasal 2 ayat (1) huruf c dihapus dan huruf i diubah. Pasal 7, ayat (2) Pasal 11, ayat (2) Pasal 21, ayat (2) Pasal 28, Pasal 33, ayat (2) Pasal 38, ayat (2) Pasal 43, Pasal 48, Pasal 52, dan Pasal 53 juga diubah. Bagian Ketiga BAB II dihapus. Pasal 54A disisipkan di antara Pasal 54 dan 55.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum. Perubahan ini mencakup penghapusan dan perubahan beberapa definisi dalam Pasal 1, penghapusan jenis retribusi tertentu dalam Pasal 2, serta perubahan tarif retribusi untuk berbagai jenis jasa umum seperti pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, penggantian biaya cetak peta, penyediaan dan/atau penyedotan kakus, tera/tera ulang, dan pengendalian menara telekomunikasi.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 terkait Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan situasi terkini.

Ketentuan Substansial:

Perubahan Kewenangan: Tidak ada informasi eksplisit mengenai perubahan kewenangan antar lembaga pemerintah.
Ruang Lingkup Kegiatan yang Diatur: Peraturan ini mengatur tarif retribusi untuk berbagai jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Hak dan Kewajiban Subjek Hukum:\n
- Kewajiban Pembayaran Retribusi: Wajib retribusi diwajibkan untuk membayar retribusi sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk setiap jenis jasa yang dimanfaatkan.
\n

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PESISIR SELATAN
WEST SUMATERA PROVINCE
REGIONAL REGULATION
OF PESISIR SELATAN REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 3 OF 2012
CONCERNING RETRIBUSI JASA UMUM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PESISIR SELATAN,

Considering:

that with the enactment of Law Number 24
of 2013 concerning Population Administration, and
Constitutional Court Decision Number 46/PUU-
XII/2014 related to the Telecommunication Tower
Retribution Tariff, there are changes
regarding these two matters which affect the
regulatory policies previously established which
relate to Regional Taxes and Fees;
that the Regional Regulation of Pesisir Selatan Regency
Number 3 of 2012 concerning Retribusi Jasa Umum,
needs to be amended and adjusted
to the latest developments;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to
stipulate a Regional Regulation of Pesisir
Selatan Regency concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=018c7617-0d59-4486-a4b1-2bdcfaef80af","actionData","errors"]