[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","018c3321-78c3-4b0d-9a03-51b061131461","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":-5,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-06-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Luwu Utara","place_of_enactment","Masamba","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Desa
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka menilai keberhasilan capaian kinerja\r\norganisasi sesuai pasal 4 Peraturan Menteri\r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi\r\nNomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan\r\nEvaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah\r\nOrganisasi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah\r\nKabupaten Bantaeng;\r\nb. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas,\r\nresponsibilitas dan kinerja instansi pemerintah serta\r\nkualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah,\r\nperlu dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut secara\r\nintensif; \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 201l Nomor 92,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n52341;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 20l4 Nomor 244, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Negara Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Negara Nomor 5657);\r\n3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang\r\nPelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n4614);\r\n4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata\r\nCara Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana\r\nPembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4663);\r\n5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang\r\nTahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan\r\nEvaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor\r\n108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4689);\r\n6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand\r\nDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025;\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem\r\nAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;\r\n8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang\r\nPetunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja\r\nInstansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan\r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan\r\nReformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\ntentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;\r\n10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara\r\ndan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang\r\nPetunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan\r\nTata Cara Review Atas Laporan Kinerja;\r\n11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara\r\nNomor KEP/ 135/M.PAN I 9 / 2004 tentang Pedoman\r\nUmum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi\r\nPemerintah;\r\n12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14\r\nTahun 2013 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas\r\nKinerja Instansi Pemerintah Di Lingkup Pemerintah\r\nProvinsi Dan Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan\r\n \n Pedoman Evaluasi SAKIP merupakan panduan bagi evaluator yang berkaitan\r\ndengan:\r\na. Pemahaman mengenai tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup\r\nevaluasi;\r\nb. Pemahaman mengenai strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan\r\ndalam evaluasi;\r\nc. Penetapan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses\r\nevaluasi; dan\r\nd. Penyusunan LHE dan mekanisme pelaporan hasil evaluasi serta proses\r\npengolahan datanya. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018. \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 333)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa. Perubahan tersebut meliputi:

Perubahan Pasal 1 mengenai definisi istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan.
Penyisipan Pasal 4A yang mengatur penggunaan e-voting dalam pemungutan suara, yang ketentuan lebih lanjutnya akan diatur dalam Peraturan Bupati.
Perubahan Pasal 28 dengan mengubah huruf g dan menghapus huruf n mengenai persyaratan calon Kepala Desa.
Perubahan Pasal 29 dengan mengubah huruf h dan menghapus huruf n mengenai persyaratan administrasi calon Kepala Desa.
Perubahan judul BAB VII menjadi "KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PIMPINAN/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI CALON KEPALA DESA".
Penambahan Bagian Ketiga pada BAB VII mengenai Calon Kepala Desa dari Pimpinan/Anggota Badan Permusyawaratan Desa.
Penyisipan Pasal 66A yang mengatur bahwa Pimpinan/Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
Penyisipan ayat (3a) pada Pasal 69 yang mengatur seleksi tambahan jika calon Kepala Desa Pemilihan Antar Waktu melalui musyawarah desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang bakal calon.
Penambahan ayat pada Pasal 74 mengenai sanksi bagi calon Kepala Desa yang memberikan keterangan palsu atau melanggar ketentuan pemilihan.

Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Pasal 33 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Calon Kepala Desa yang terbukti memberikan keterangan palsu dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.\n2. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih atau telah dilantik menjadi Kepala Desa dan terbukti telah memberikan keterangan palsu dan pelanggaran dalam setiap tahapan pemilihan Kepala Desa dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh Bupati.\n3. Kepala Desa terpilih yang melanggar ketentuan Pasal 28 huruf g dan melanggar ketentuan surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h dikenakan sanksi administrasi teguran tertulis.\n4. Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud tidak dipatuhi, maka dikenakan sanksi pemberhentian sebagai Kepala Desa oleh Bupati.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Luwu Utara No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/27699/perda-kab-luwu-utara-no-1-tahun-2015","e948bdda-26f3-4248-b2ee-fb3d3d2b17f6","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH LUWU
PROVINCE OF SOUTH SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF NORTH LUWU REGENCY
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF NORTH LUWU REGENCY
NUMBER 1 OF 2015 CONCERNING THE ELECTION OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH LUWU,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to implement the Decision Verdict
of the Constitutional Court in case Number
128/PUU-XIII/2015 which states the provisions
of Article 33 letter g of Law Number 6 Year
2014 concerning Villages is declared contradictory to the
1945 Constitution of the Republic of Indonesia
and does not have binding legal force, thus having legal implications in the
implementation of Village Head Elections;
that based on the considerations as
referred to in letter a, Regional Regulation
of North Luwu Regency Number 1 of 2015 concerning
the Election of Village Heads needs to be reviewed and
amended;
th

","pdf_url","/proxy/pdf?id=018c3321-78c3-4b0d-9a03-51b061131461","actionData","errors"]