[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","017b11ac-78fb-41ac-8463-bb408d479758","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2013","number","12","year","2013","published_date","2013-10-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"aceb7fcd-3171-4ce2-a681-3ba05591aab7","Bantuan Sosial & Penanggulangan Bencana","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Penanggulangan Kemiskinan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kemiskinan - Penanggulangan
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD 2013/168
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanggulangan Kemiskinan
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-\r\nanak yang terlantar, melaksanakan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta tanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan sosial dasar yang layak, maka diperlukan upaya-upaya nyata dalam penanggulangan kemiskinan; bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi, multi sektor dengan beragam karakteristik yang harus segera diatasi karena menyangkut harkat dan martabat manusia, maka penanggulangan kemiskinan perlu keterpaduan program dan melibatkan partisipasi masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan; \n Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 32 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2013; \n Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup dan asas, identifikasi warga miskin, hak warga miskin, kewajiban warga miskin, penyusunan srtategi dan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah, pengawasan, monitoring dan evaluasi, pembiayaan, peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 43 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cimahi ini bertujuan untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga miskin, mempercepat penurunan jumlah warga miskin, meningkatkan partisipasi warga masyarakat dan dunia usaha, serta menjamin konsistensi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam penanggulangan kemiskinan. Ruang lingkupnya meliputi identifikasi warga miskin, hak dan kewajiban warga miskin, penyusunan strategi dan program, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah Daerah wajib menyusun strategi penanggulangan kemiskinan yang dikoordinasikan dengan seluruh pihak terkait dan menjadi pedoman penyusunan program penanggulangan kemiskinan pada SKPD. Program penanggulangan kemiskinan meliputi bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan, peningkatan keterampilan, modal usaha, dan perlindungan rasa aman. Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk efektivitas dan efisiensi penanggulangan kemiskinan, yang bertugas melakukan langkah-langkah konkrit untuk percepatan pengurangan jumlah penduduk miskin melalui koordinasi penyusunan strategi dan penajaman kebijakan. Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY

NUMBER : 168
YEAR : 2013

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 12 OF 2013
ON
POVERTY ALLEVIATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIMAHI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to fulfill the basic rights of citizens, care for the poor and abandoned children, implement a social security system for all people, empower weak and incapable communities in accordance with human dignity, and responsibility for providing adequate basic social services facilities,\nreal efforts in poverty alleviation are needed;
that poverty is a multi-dimensional, multi-sectoral problem with diverse characteristics that must be addressed immediately because it concerns human dignity, therefore poverty alleviation requires integrated programs and involves community participation;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is

","pdf_url","/proxy/pdf?id=017b11ac-78fb-41ac-8463-bb408d479758","actionData","errors"]