[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01790d9b-d240-479a-8358-580709af6c9b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2004","number","4","year","2004","published_date","2004-02-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Retribusi Izin Usaha Dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

OBAT - PELAYANAN KESEHATAN
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2004/ NO. 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Dibidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan telah ditetapkannya \r\nUndang-undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\ntentang Perubahan Undang-undang \r\nNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak \r\nDaerah dan retribusi daerah, maka dirasa \r\nperlu mengadakan perubahan dibidang \r\nRetribusi sesuai dengan semangat \r\nOtonomi Daerah; \r\nb. bahwa usaha dibidang Distribusi Obat dan \r\nPenyelenggaraan Pelayanan Kesehatan \r\nyang dilaksanakan oleh pihak Swasta, \r\nmerupakan usaha yang diharapkan \r\ndisamping dapat mengontrol peredaran \r\nobat juga dapat diharapkan meningkatkan\r\nkesehatan masyarakat dan meningkatkan \r\nPendapatan Asli Daerah; \r\nc. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut dirasa\r\nperlu mengatur Retribusi Izin Usaha dibidang \r\nDistribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan \r\nKesehatan swasta ditetapkan dengan Peraturan \r\nDaerah. \n 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 \r\ntentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di \r\nSulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor \r\n74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822); \r\n2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang \r\nMetrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 \r\nNomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3193); \r\n3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang \r\nHukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun \r\n1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI \r\nNomor 3209); \r\n4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang \r\nPerindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor \r\n22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3274); \r\n5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang \r\nKesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor \r\n100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495 );\r\n6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 \r\ntentang Perlindungan Konsumen \r\n(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor \r\n42, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3812 ); \r\n7. Undang-undang Nomor 22 Tahun \r\n1999 tentang Pemerintahan Daerah \r\n(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor \r\n60, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3839); \r\n8. Undang-undang Nomor 25 Tahun \r\n1999 tentang Perimbangan Keuangan \r\nantara Pemerintah Pusat dan Daerah \r\n(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor \r\n72, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3848); \r\n9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\ntentang Perubahan atas Undang-undang \r\nNomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak \r\nDaerah dan Retribusi Daerah (Lembaran \r\nNegara Tahun 2000 Nomor 246, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4048); \r\n10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 \r\ntentang Tenaga Kesehatan ((Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 79, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor \r\n2068);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 \r\ntentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan \r\nPropinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara \r\nTahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran \r\nNegara Nomor 3952); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 \r\ntentang Pajak Daerah ( Lembaran Negara Tahun \r\n2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 4138 ); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 \r\ntentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara \r\nTahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran \r\nNegara Nomor 4139 ); \r\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 922 / Menkes /\r\nPer / X / 1993 tentang ketentuan dan Tata Cara \r\nPemberian Izin Apotek; \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 \r\nTahun 2000 tentang Kewenangan Daerah \r\nKabupaten Kolaka; \r\n16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 \r\nTahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi \r\nPerangkat Daerah Kabupaten Kolaka. \r\n17. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor \r\n167/Kab/B.VII/72 Tanggal 28 Agustus 1972 Tentang \r\nPedagang Eceran Obat Berizin. \n Dalam peraturan ini diatur tentang retribusi izi usaha di bidang distribusi obat dan penyelengaraan pelayanan kesehatan swasta dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur mengenai nama, obyek dan subyek, golongan retribusi; cara mengukur tingkat penggunaan jasa; pemberian dan syarat-syarat memperoleh izin; prinsip penetapan; struktur dan besarnya tarif retribusi; tkewajiban-kewajiban pemegang izin; masa berlaku dan pencabutan surat izin; tata cara pemungutan; wilayah pemungutan; masa retribusi dan saat terutang retribusi; sanksi administrasi; tata cara pembayaran; tata cara penagihan; kadaluarsa; tata cara penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa; pengawasan; penyidik; serta ketentuan pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2004. \n 27 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Distribusi Obat dan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta di Kabupaten Kolaka. Latar belakangnya adalah perlunya perubahan di bidang retribusi sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dan potensi peningkatan pendapatan asli daerah dari usaha distribusi obat dan pelayanan kesehatan swasta.

Ketentuan substansial mencakup:

Objek retribusi meliputi izin apotek, izin pedagang eceran obat (toko obat), dan izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta.
Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan jasa pelayanan izin usaha di bidang distribusi obat dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta.
Besaran retribusi ditetapkan untuk berbagai jenis izin, seperti Izin Apotek (Rp. 1.000.000,-), Izin Pedagang Eceran Obat (Rp. 250.000,-), Izin Klinik Pengobatan (Rp. 500.000,-), dan lain-lain.
Masa berlaku izin adalah 5 tahun dan dapat diperpanjang dengan membayar retribusi yang sama. Setiap tahunnya akan diadakan evaluasi dengan membayar retribusi sebesar 25% dari retribusi awal.
Pemegang izin wajib mentaati peraturan yang berlaku, membayar retribusi, dan melaporkan kesiapan melaksanakan kegiatan.

","transitional_provisions","1. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka semua Izin-izin Apotik dan Pedagang Obat Eceran dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Swasta yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus diperbaharui mengikuti ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dalam Peraturan Daerah ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 5 YEAR 2004 SERIES B NUMBER : 3

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER: 4 YEAR 2004
CONCERNING
SERVICE CHARGES FOR BUSINESS LICENSES IN THE FIELD OF DISTRIBUTION
OF MEDICINE AND ORGANIZATION OF PRIVATE
HEALTH SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOLAKA

\n\n \n \n

Considering :

that with the enactment of Law Number 34 of 2000 concerning Amendments to Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and regional service charge, it is deemed necessary to make changes in the field of Service Charges in accordance with the spirit of Regional Autonomy;
that business in the field of Medicine Distribution and the Implementation of Health Services carried out by the Private sector is a business that is expected not only to control the circulation of medicine but also to improve public health and increase Locally-Generated Revenue;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01790d9b-d240-479a-8358-580709af6c9b","actionData","errors"]