[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","016a83d2-e0cc-42c2-9459-467d90ff694d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":-5,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perangkat Pekon","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 3 Tahun 2022","number","3","year","2022","published_date","2022-04-21","effective_date","2022-04-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Tanggamus","place_of_enactment","Kota Agung","theme","Perangkat Pekon","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERANGKAT PEKON
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Berita Daerah
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perangkat Pekon
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,\r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor\r\n11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu membentuk\r\nPeraturan Daerah tentang Perangkat Pekon. \n Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945, UU No 2 Tahun 1997, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 80 Tahun 2015, Permendagri No 83 Tahun 2015, Permendagri No 84 Tahun 2015, PermenDesPDTT No 21 tahun 2020, PermenDesPDTT No 1 Tahun 2021 \n Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Tentang Perangkat Pekon \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2022. \n Halaman : 22 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus ini mengatur tentang Perangkat Pekon. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Pekon.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n- **Kedudukan dan Susunan Perangkat Pekon:** Kepala Pekon dibantu oleh Perangkat Pekon yang terdiri dari Sekretariat Pekon, Pelaksana Teknis, dan Pelaksana Kewilayahan.\n- **Tugas dan Fungsi Perangkat Pekon:** Rincian tugas dan fungsi masing-masing perangkat pekon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Pekon.\n- **Hak dan Kewajiban Perangkat Pekon:** Perangkat Pekon berhak menerima penghasilan tetap, tunjangan, jaminan kesehatan, cuti, dan perlindungan hukum. Mereka juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dengan baik.\n- **Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Pekon:** Proses pengangkatan melalui TP3, konsultasi dengan Camat, dan penerbitan keputusan Kepala Pekon. Pemberhentian dilakukan setelah konsultasi dengan Camat dengan alasan tertentu.\n- **Larangan bagi Perangkat Pekon:** Perangkat Pekon dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, terlibat dalam kegiatan politik praktis, dan lain-lain.\n\nPeraturan ini juga mengatur tentang jenis Pekon (Swasembada, Swakarya, Swadaya) dan penyesuaian susunan organisasi Pemerintah Pekon dengan tingkat perkembangan Pekon.","transitional_provisions","1. Staf Pekon yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, tidak termasuk Perangkat Pekon, melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Keputusan Kepala Pekon.\n2. Perangkat pekon yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.\n3. Perangkat Pekon yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf c tidak terpenuhi bagi perangkat Pekon yang masih menjabat diberikan waktu 2 (dua) tahun untuk melakukan penyesuaian sejak peraturan daerah ini diundangkan.\n4. Apabila waktu penyesuaian sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, diberhentikan secara hormat.\n5. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan pelaksanaan yang mengatur tentang perangkat pekon dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau telah diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Perangkat Pekon yang melanggar Pasal 25 huruf a, b, c, d, e, h, i, j, k, l, m, dan n dikenai sanksi berupa teguran tertulis.\n2. Jika setelah teguran tertulis tidak ada perbaikan, Perangkat Pekon diberhentikan sementara.\n3. Dalam hal Perangkat Pekon melakukan tindak pidana, sanksi dapat diberikan tanpa teguran tertulis.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
TANGGAMUS REGENCY
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANGGAMUS REGENCY
NUMBER: 3 OF 2022
CONCERNING
PEKON APPARATUS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TANGGAMUS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 50 paragraph (2) of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as amended by Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Pekon Apparatus.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia;
Law Number 2 of 1997 concerning the Establishment of Level II Regions of Tulang Bawang and Level II Regions of Tanggamus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1997 Number 2, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3667);
Law Number 12 of 2011 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=016a83d2-e0cc-42c2-9459-467d90ff694d","actionData","errors"]