[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","01614760-f573-4870-92f1-db0c7a5aaa61","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018","number","4","year","2018","published_date","2018-07-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"sectors","location","Pemerintah Kabupaten Lebak","place_of_enactment","Rangkasbitung","theme","Pengelolaan Sampah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN SAMPAH
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2017/No. 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Sampah
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 23 Th 2000; UU No 18 Th 2008; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 81 Th 2012; Permendagri No 33 Th 2010; Perda Prov Banten No 8 Th 2011; Perda Kab Lebak No 17 Th 2006; Perda Kab Lebak No 2 Th 2014. \n 1. Ketentuan Umum; 2. Hak Dan Kewajiban; 3. Peran Keluarga, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, Dan Pelaku Usaha; 4. Pengelolaan Sampah; 5. Perizinan; 6. Lembaga Pengelola; 7. Kerjasama Pengelolaan Sampah; 8. Retribusi Pelayanan Persampahan; 9. Insentif Dan Disinsentif; 10. Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa; 11. Pengawasan Dan Pembinaan; 12. Pembiayaan; 13. Larangan Dan Sanksi Adminstratif; 14. Ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2018. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan, ketegasan mengenai larangan memasukkan sampah ke wilayah daerah, ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, serta kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Hak dan Kewajiban:** Setiap orang memiliki hak atas lingkungan yang bersih dan pelayanan pengelolaan sampah yang baik, serta wajib menjaga kebersihan lingkungan dan berpartisipasi dalam pengurangan dan penanganan sampah.\n2. **Peran Keluarga, Masyarakat, Lembaga Pendidikan, dan Pelaku Usaha:** Peraturan ini mengatur peran aktif berbagai elemen masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan pelaku usaha.\n3. **Pengelolaan Sampah:** Pengelolaan sampah meliputi pengurangan sampah (pembatasan timbulan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali) dan penanganan sampah (pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir).\n4. **Perizinan:** Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.\n5. **Lembaga Pengelola:** Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah, termasuk Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, pengelola kawasan, dan kelompok swadaya masyarakat.\n6. **Kerjasama Pengelolaan Sampah:** Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah dan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.\n7. **Retribusi Pelayanan Persampahan:** Pemerintah daerah dapat memungut retribusi atas pelayanan pengelolaan sampah.\n8. **Insentif dan Disinsentif:** Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif terkait pengelolaan sampah.\n9. **Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:** Peraturan ini mengatur mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa terkait pengelolaan sampah.\n10. **Pengawasan dan Pembinaan:** Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.\n11. **Pembiayaan:** Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang sah.\n12. **Larangan:** Peraturan ini mengatur berbagai larangan terkait pengelolaan sampah, seperti membuang sampah tidak pada tempatnya dan mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran.","transitional_provisions","1. Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n2. Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n3. Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.\n4. Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n5. Peraturan Desa yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf a, b, c, dan d dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengenaan uang paksa hingga Rp. 2.500.000,- untuk orang perseorangan.\n2. Pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf e, f, g, dan h dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengenaan uang paksa hingga Rp. 5.000.000,- untuk orang perseorangan.\n3. Pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf i dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengenaan uang paksa hingga Rp. 7.500.000,- untuk orang perseorangan.\n4. Pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf a, b, dan c dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengenaan uang paksa hingga Rp. 10.000.000,- untuk badan hukum.\n5. Pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf e, f, g, dan h dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengenaan uang paksa hingga Rp. 10.000.000,- untuk badan hukum.\n6. Pelanggaran terhadap Pasal 53 huruf i dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pengenaan uang paksa hingga Rp. 50.000.000,- untuk badan hukum.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF LEBAK
PROVINCE OF BANTEN

REGIONAL REGULATION OF LEBAK REGENCY
NUMBER 4 OF 2018
CONCERNING
WASTE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LEBAK,

Considering:

that to implement the provisions of Article 47 paragraph (2) of Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management, it is necessary to establish a Regional Regulation on Waste Management;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 23 of 2000 concerning the Establishment of Banten Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4010);
Law Number 18 of 2008 concerning Waste Management (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 69, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4851);
Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=01614760-f573-4870-92f1-db0c7a5aaa61","actionData","errors"]